images

okezone.com

Rosse Hutapea

Member Since 25/04/2016

Penormaan Asas Kekhususan Sistematis Berbasis Efisiensi Dalam UU Pidana Administrasi Solusi Terhadap Kriminalisasi Kebijakan

Jum'at, 23 September 2016
Penormaan Asas Kekhususan Sistematis Berbasis Efisiensi Dalam UU Pidana Administrasi Solusi Terhadap Kriminalisasi Kebijakan

Perdebatan antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi, terkait dengan asas kekhususan sistematis dalam Pasal 14 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menjadi grey area yang menimbulkan multi interprestasi.  Di satu sisi ada yang melihat asas kekhususan sistematis ini belum lengkap karena hanya ada pada undang-undang tindak pidana korupsi sementara dalam undang-undang pidana administrasi yang mempunyai sangsi pidana, tidak ada secara spesifik. Perdebatan yang terjadi adalah bagaimana  dengan  perbuatan  pidana yang terjadi di dalam undang-undang pidana administrasi. Hal ini menjadi masalah karena tidak ada ketegasan yang diatur dalam UU pidana administrasi. Akibatnya hal ini menjadi celah untuk terjadinya kriminalisasi kebijakan. 

 

 Permasalahan ini diangkat dalam disertasi yang diajukan Mantan Direktur Bank Indonesia ( B I ) Paul Soetopo Tjokronegoro dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UPH di kampus UPH, Karawaci, 29 Agustus 2016. Dalam disertasinya, Paul mengusulkan adanya penormaan asas kekhususan sistematis di dalam undang-undang pidana administrasi dengan teori efisiensi. Penormaan asas kekhususan sistematis ini menggunakan metodologi hukum analisis ekonomi atau Economic Analysis of Law (EAL) melalui sarana analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA).

 

Menurut dia, metode EAL dengan sarana RIA ini, melihat suatu tindak pidana tidak hanya dari peraturan perundang-undangan atau hukum materil dan proses penegakan hukum atau hukum acara saja, melainkan juga dilihat pada lingkup yang lebih komprehensif baik dari segi ekonomi, administrasi publik, lingkungan dan sosial.

 

Dalam metode RIA, bila terjadi perdebatan dapat diangkat opsi-opsi, sehingga dapat dipilih opsi regulasi yang paling efisien, yaitu yang dapat memberikan manfaat (benefit) yang paling maksimal untuk kesejahteraan sosial atau umum (maximized welfare), jelas Paul dalam sidang yang dipimpin oleh Rektor UPH, Dr. (Hon) Jonathan L. Parpak, M.Eng.Sc., beserta Promotor  dan Ko-Promotor, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., M.H.,  dan tim penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.H., Prof. J. Soedradjad Djiwandono, Ph.D., Asst. Prof. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., Dr. V. Henry Soelistyo Budi , S.H., LL.M., dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

 

Paul menegaskan, kesejahteraan umum harus menjadi pegangan semua pihak, baik legislatif, yudikatif dan masyarakat. Untuk mengukur apakah suatu regulasi memberi manfaat bagi kesejahteraan, dapat diukur dari biaya yang efisien, serta rasio benefit dan cost yang paling tinggi.  Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan regulasi.

 

Regulasi yang baik menurut saya adalah yang memenuhi unsur efisiensi dan efektifitas.  Efisiensi dalam arti, dengan sumber daya terbatas dapat menghasilkan benefit yang besar. Efektifitas, apabila regulasi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, jelasnya.

 

Paul juga menyarankan agar penormaan secara eksplisit asas kekhususan sistematis diterapkan ke dalam kelompok undang-undang pidana administrasi di bidang perbankan yaitu UU tentang Bank  Indonesia, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU tentang Perbankan. 

 

Atas keberhasilan mempertahankan disertasinya, Paul Soetopo Tjokronegoro, dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cum Laude, dan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke-28 Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UPH. Sidang ini dihadiri keluarga dan lebih dari 200 undangan. Tampak diantara para undangan Prof. Dr. Budiono, mantan Wakil Presiden RI ke-11, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri ESDM,  dan Rahadi Ramelan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. (rh)

 

 

Berikan Komentar Anda

Login untuk komentar

Login
  • Natalia

    Natalia

    25 September 2016 at 20:22:PM

    Mau lihat yng lebih seru..?!? Ayo ikutin saya. klik www.sarang188.com Dengan Ladies Customer Service yang akan memanjakan anda. Info Lebih lanjut Hub : PIN BB : 2BE3215C SKYPE : cs_sarang188 SMS : +85578768953

  • Doktēr

    Doktēr

    26 September 2016 at 00:09:AM

    Obt pembesar penis terbaik KLG Herball lbh bagus dari VIMAX dan produk lain 3-4 cm dlm 1 bln permanen,aman tnp efek samping krn pd dasarnya VIMAX / merk lain hanya utk menunjang ereksi tnp hasil > www.pembesarterbaik.com 0812 2529 9929 / 2BF3 A519