images

okezone.com

Ilham Nur Hidayatullah

Member Since 29/04/2017

Kamuflase Trias Politica

Selasa, 1 Agustus 2017
Kamuflase Trias Politica

Dalam Negara yang menganut sistem Demokrasi, kebebasan merupakan hal mendasar untuk mencegah timbulnya Diktatorisme ( kepemimpinan yang sewenang-wenang ). Tanpa adanya  kebebasan, kehidupan masyarakat yang kompetitif akan terancam. Masyarakat hanya akan menjadi pelayan tanpa pengetahuan.

Prinsip Kebebasan harus selalu dipegang teguh, untuk sampai kepada masyarakat yang memiliki kepribadian yang sadar dan bertanggung jawab. Untuk sampai kearah itu, Negara harus menciptkan iklim pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi kebebasan dan memberikan kesempatan yang sama tanpa harus membeda-bedakan warna kulit, agama dan ras.

Salah satu upaya untuk meciptakan iklim yang demokratis, yaitu dengan diberlakukannya sistem Trias Politica ala  Montesquieu (1689-1755) yang menghendaki pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian yang dikehendaki dimaksudkan untuk pendistribusian kekuasaan secara berimbang ( chack and balance ), untuk mengantisipasi terjadinya kekuasaan sentralistik yang berpotensi besar membuka peluang timbulnya Diktatorisme.

Pemberlakuan sistem Trias Politica yang pada awalnya dirancang untuk menegakan prinsip Chack And Balance, supaya Negara dapat tumbuh berkembang dengan nuansa yang demokratis , namun pada kenyataannya sistem yang dirancang dengan prinsip yang baik selalu gagap ketika dihadapkan dengan kepentingan politik.

Terkadang manusia sering memakan ludahnya sendiri.  Trias politica hanyalah teori pemanis yang tidak menyentuh realita. Realita harus terbiasa meneriama kenyataan politik dalam setia alur sejarah, dan teori trias politica harus terbiasa mengalah dalam rentan sejarah yang terus berulang.

Negera kita merupakan saksi sejarah bagaimana sistem Trias Politica hanyalah kamuflase belaka yang tidak selaras dengan realita. Lihat di Era Presidenr Ir.Soekarno, dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno Negara kita menerima sistem Trias Politica yang mengharuskan terjadinya pendistribusiaan kekuasaan yang berimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Namun pada kenyataannya Ir.Soekarno mencampakan semua itu, lembaga legislatif dan yudikatif dijadikannya seperti halnya Para menteri, mereka harus tunduk kepada titah sang President walaupun itu harus bertentangan dengan hukum dan sistem yang berlaku. Pengambilan Kebijakan yang dilakukan oleh Ir.Soekarno tidaklah masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum. Sistem yang sejak awal diterima tidak dijalankan secara konsekuen.

Pada Era Soeharto, pola yang sama tetap dilakukan, kekuasaanya berjalan lama dan lebih langgeng. Mungkin President Soeharto lebih lihai dalam melakukan penipuan sistem, kuasaannya  seperti halnya tangan besi, tersentralistik. Suara-suara pemberontakan dibungkam dengan berbagai cara, baik itu dibunuh, dipenjara ataupun diasingkan.

Sampai saat ini, pada Era President Jokowi Dodo, Sistem Trias Politica harus terus mengalami pembohongan, tidak ada yang namanya keseimbangan, yang ada ialah melanggengkan kepentingan politik walaupun harus berbohong tehadap bangsanya sendiri, trias politca hanyalah kamuflse belaka, yang tidak pernah dijalankan secara konsekuen.

Setap era, President selalu silih berganti dari mulai yang nasioanlis sampai yang agamis, tapi pola yang dijalankan tetaplah sama, tejadinya kemuflase sistem Trias Politica. Pada akhirnya teori Trias Politica yang dipelajari dibangku akademik hanya akan menjadi sampah ketika masuk dunia politik, materi politik yang ditentang oleh realita politik.      

Berikan Komentar Anda

Login untuk komentar

Login