images

okezone.com

Member Since 23/08/2017

Tags

Tulisan Lainnya

Rijal Adelansyah

Member Since 23/08/2017

Menjawab Polemik Sengketa Pertanahan

Rabu, 23 Agustus 2017
Menjawab Polemik Sengketa Pertanahan

Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didalam hukum. Dalam konteks pembentukan pengadilan khusus agraria maka hal ini merupakan bentuk pelaksanaan pengakuan, penjaminan sekaligus upaya memberikan perlindungan dan kepatian hukum yang adil terhadap masyarakat yang mengalami sengketa dibidang agraria. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tepatnya dalam BAB IX sebenarnya juga menyatakan, bahwa pembentukan pengadilan khusus agraria merupakan sesuatu hal yang konstitusional sebab Pasal 24 ayat (1) menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan Pasal 24 ayat (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut dalam ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka hal-hal yang bersifat teknis akan merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi, dan/atau undang-undang lainnya. Dalam hal, diperlukan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka keberadaan badan tersebut harus diatur dengan undang-undang. Hal inilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan pengadilan khusus agraria.

  Polemik Agraria dibidang pertanahan tidak lagi dipandang sebatas masalah keperdataan melainkan menyangkut masalah Administrasi Negara. Kompleksitas masalah agraria dibidang pertanahan sangatlah terstruktur, sehingga untuk menyelesaikannyapun harus dengan cara terstruktur. Ketika sengketa tanah tersebut diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus guna mendapatkan keadilan, niscaya keadilan tersebut hanyalah bersifat formil. seyogyanya dibutuhkan hakim yang expert dibidang agraria maupun administrasi negara. Karena dalam realita hakim yang memutus perkara pertanahan hanya merujuk pada suatu ketentuan peraturan hukum, padahal hakim dituntut untuk tidak sebatas menjadi terompet Undang-Undang. Terlepas dari hal demikian, sifat dari keputusan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum baik ditingkat pertama maupun pada tingkat akhir itu berada dibawah kekuasaan administrasi. Sehingga besar kemungkinan seseorang yang berhak Pemilik sah atas suatu bidang tanah berdasarkan akta-akta, baik berupa SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tanah), akta waris, hibah tidak jarang kehilangan haknya oleh karna seseorang yang memiliki alat bukti berupa sertifikat. Padahal tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang sudah lama menempati sebidang tanah hanya karna tidak mampu membayar PBB atau biaya pendaftaran tanah ia tidak dapat mempunyai sertifikat sebagai dasar kepemilikannya. Inilah hal-hal yang tidak jarang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pertanahan sekalipun dalam beracara, ada upaya luar biasa yang dapat di tempuh, namun hal tersebut hanya menambah beban Kerugian baik secara Materil maupun Non Materil bagi para pencari keadilan, seperti halnya yang dituturkan oleh Jenkins Exchequer, Justitiae non est neganda non difrenda yang artinya Menunda-nunda keadilan adalah membunuh keadilan. Oleh karnanya sifat dari keputusan seorang hakim tidak boleh melunturkan rasa keadilan.

Pembentukan lembaga khusus Agraria dalam hal kompetensi, tentu menjadikan efesiensi dan efektifitas sebagai pertimbangan dasar. Sehingga persoalan yang begitu massif dan terstruktur peran hakim dalam penanganan kasus sengketa pertanahan bersifat aktif, dimana hakim dapat menggali sejauh mungkin menyangkut data fisik maupun yuridis yang termuat dalam alas hak atas atas tanah yang dimiliki para pihak yang tengah bersengketa. Ada beberapa Pasal yang cenderung digunakan untuk melindungi kepentingan seseorang yang memperoleh alas hak Sertifikat tanah sekalipun tidak dengan etikad baik, Lihat Pasal 30 poin (c), Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kualifikasi mengenai batas waktu untuk mengajukan gugatan, apabila merasa dirugikan, terbitnya alas hak atas nama seseorang/badan hukum bagaikan Pasal Pukat Harimau.

Dari beberapa ulasan diatas sudah saatnya untuk melakukan supremasi hukum dibidang agraria untuk menjawab masalah pertanahan di Indonesia, sebab yang saya lihat konflik agraria bukan hanya dari kalangan individu, melainkan rakyat versus pemodal besar, bahkan rakyat versus pemerintah termasuk BUMN/BUMD. Umumnya, konflik ini terjadi atas nama "Pembangunan Infrastruktur terhadap tanah-tanah yang sudah lama dikuasai/didiami oleh masyarakat. 

Berikan Komentar Anda

Login untuk komentar

Login