images

okezone.com

iin Suwandi

Member Since 27/09/2016

Cetak Sawah TNI Untuk Kesejahteraan Umat

Kamis, 7 September 2017
Cetak Sawah TNI Untuk Kesejahteraan Umat

Gonjang ganjing masalah  cetak sawah sebagaimana yang ramai diberitakan bahwa adanya terjadi pencetakan sawah fiktif tidak berdasar. Hal ini dibantah oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Hari Priyono, di kantornya, Jakarta, Senin (4/9). Pemberitaan tersebut dimuat pada Majalah Tempo edisi 4-9 September 2017, tidak sepenuhnya berdasarkan fakta yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cetak sawah adalah program percepatan swasembada pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan TNI.  Cetak sawah merupakan program yang dikerjakan demi mencapai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mencapai swasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Hal inilah yang membuat Kementerian Pertanian memutar otak untuk mencapai target tersebut. Akhirnya, sejak tahun 2015 lalu, Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk mendukung percepatan program swasembada tersebut.

Program ini tentunya akan memakai biaya yang tidak sedikit. Informasi yang kami ketahui bahwa sejak tahun 2016 lalu, pemerintah mengeluarkan  dana 3,5 triliun rupiah dengan target mencetak 130 ribu hektar sawah baru. Dari target tersebut, pemerintah berhasil mencetak 129 ribu hektar sawah baru. Sementara tahun ini, ada anggaran sebesar 1,5 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.

Terkait hal tersebut, Wapres JK mengakui bahwa  TNI dipilih karena dianggap mudah dimobilisasi dalam komando. Selain itu operasi ini juga tidak melanggar Undang-Undang karena TNI juga melakukan operasi selain perang. Hal inilah yang membuat TNI dilibatkan dalam program cetak sawah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan Kementerian Pertanian yang melibatkan TNI bukanlah satu-satunya yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono, ada 24 kementerian yang meminta bantuan TNI untuk melaksanakan program-program kejar target yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Selain program cetak sawah, program lain yang juga menggunakan bantuan TNI adalah pengerjaan jalan di beberapa daerah, misalnya di Papua dan di Kalimantan.

Sebetulnya persoalan pelibatan TNI dalam pertanian tidak perlu dipersoalkan lagi. Karena tugas TNI  bukan hanya  untuk  mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman musuh. Namun, faktanya TNI juga mengenal istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 ayat 2 memang mengatur soal dibolehkannya militer terlibat dalam proses OMSP.

Tercatat, ada 14 fungsi OMSP yang bisa dilakukan oleh TNI, termasuk mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital, membantu tugas pemerintah daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, hingga pengamanan penerbangan dan pelayaran dari ancaman pembajakan.

Pada poin membantu tugas pemerintah daerah   dari ke-14 fungsi OMSP tersebut yang menyebutkan bahwa TNI bisa membantu pemerintah dalam mengerjakan   program-program prioritas yang ingin dicapai. Begitu juga dengan  masalah  terorisme atau hal-hal yeng berhubungan dengan keamanan sudah jelas   diatur dan disebutkan secara jelas dalam UU tersebut. Dengan demikian   pemerintah tidak melanggar Undang-Undang ada.

Jika dilihat dari sisi   kebijakan pemerintah yang melibatkan TNI dalam proses pembangunan, baik itu cetak sawah maupun pembangunan jalan. Tujuan utamanya adalah   untuk hajat hidup orang banyak. Dengan swasembada pangan misalnya, pemerintah tidak perlu pusing menghadapi kelangkaan stok beras dan dapat memproteksi petani lokal dari beras impor. Dengan berdasarkan UU TNI NO 34 2014 merupakan   dasar hukum yang jelas.  Kebijakan ini akan   mendatangkan maslahat  kemunusian dimana petani tidak akan direpotkan lagi dalam soal pangan.

 Oleh karena itu, program swasembada pangan tetap harus dilanjutkan dan  pelibatan TNI dalam program cetak sawah mutlak dibutuhkan. Pada akhirnya, dengan adanya payung hukum yang jelas yaitu UU TNI, sinergi antara sipil dengan militer dapat lebih jelas dan terarah. Pemerintah juga akan lebih leluasa meminta bantuan TNI untuk program-program pembangunan.  Dengan demikian, kehadiran TNI dalam masyarakat tidak perlu dipersoalkan. Karena antara petani dan TNI memang saling membutuhkan. Ibaratnya antara ikan dengan air yang tidak bisah dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Berikan Komentar Anda

Login untuk komentar

Login