images

okezone.com

Member Since 16/10/2017

Tags

Tulisan Lainnya

Joni Jona

Member Since 16/10/2017

JERATAN KORUPSI DI DAERAH YANG BERGELAR WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Senin, 16 Oktober 2017
JERATAN KORUPSI DI DAERAH YANG BERGELAR WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Dunia Pemerintahan sejak dahulu telah sedikit banyak berbenah dalam hal persoalan keuangannya. Mulai dari maraknya korupsi, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara dan daerah. Maka dari itu sejak tahun 2004 muncullah undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Lahirnya Undang-undang tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Disisi lain untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara seperti diatas perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dengan begini pihak yang diberikan amanah oleh undang-undang ini secara eksplisit adalah Badan Pengawas Keuangan.

Secara yuridis Badan Pengawasan Keuangan diatur dalam pasal 23 E, F dan G UUD NRI 1945.[1] Dalam pasal tersebut memuat konsepsi dan tugas serta wewenang BPK. Namun terdapat suatu fungsi BPK yang dipertajam dalam Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni memberikan pernyataan professional BPK pasca auditnya yang kerap dikenal dengan Opini.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan[2]. Apabila pasal tersebut dijabarkan, terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut (yakni pernyataan profesioanl, kesimpulan pemerika, tingkat kewajaran informasi dan laporan keunagan). Dalam hal ini opini akan dirilis hanya dalam rangka memeriksan laporan keuangan suatau lembaga pemerintahan.

Pemeriksaan laporan keuangan dengan tujuan untuk melahirkan Opini (suatu pernyataan professional sebagai suatu kesimpulan pasca audit yang dilakukan BPK) dijarbakan secara yuridis dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun dengan adanya sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara tidak serta merta juga akan menekan angka korupsi atau penyelewengan dana oleh pejabat yang berwewenang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya bukti pejabat daerah yanf tersandung kasus korupsi di daerah yang mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, salah satunya Provinsi Riau.[3]  

Provinsi riau telah berkali-kali menyandang gelar Wajar Tanp pengecualian (WTP) oleh BPK.[4] Hal ini menadakan betapa transparan dan efisiennya pengelolaan keunagan di provinsi tersebut. Namun ternayata dengan disandangnya gelar tersebut tidak serta merta provinsi riau terjerat kasus korupsi. Terbukti berkali-kali gubernur riau tejerat kasus korupsi, seperti kasus PON Provinsi Riau tahun 2014 yang menjerat Rusli Zainal hingga Gubernur Anas Maamun karena suap terkait pengurusan perizinan alih fungsi lahan hutan. Fenomena ini mengambarkan betapa tidak korelatifnya hubungan antara status Wajar tanpa Status yang disandang oleh Provinsi Riau dengan Rekam Jejak Pemimpinya di era pemerintahannya.

Kasus korupsi di Riau tidak mencerminkan status Wajar Tanpa Status yang disandangnya. Hal ini dikarenakan Opini BPK hanya memeriksan laporan keuangan Negara berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penekanan padal pasal tersebut adalah bahwa opini hanya mengacu pada tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah

Terjadinya tindak pidana korupsi selalu diikuti oleh pelbagai faktor yang mendorongnya, mulai dari kebutuhan, tekanan, kesempatan hingga rasionalisasi.[5] Semua faktor tersebut menjadikan para pejabat dan birokrat Negara berhati-hati dalam menyikapi siatuasi.

Opini BPK terhadap suatu lembaga yang diaudit sendiri tak serta-merta lahir begitu saja. Terdapat beberapa indicator yang menjadi acuan BPK dalam menyimpulkan suatu opini dalam temuannya yakni (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.[6] Dilain sisi, untuk menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK atas pertimbangan DPR.[7]

Dengam demikian apabila tindak pidana korupsi hanya diukur hanya dalam 4 kriteria diatas tidaklah singkron, karena kasus korupsi bisa terjadi bukan hanya kebetulan namun terdapat beberapa unsur yang saling berkorelasi seperti kinerja, karakter dan kepribadian, kondisi keuangan, hingga budaya hukumnya. Beberapa hal tersebut merupakan unsur-unsur yang tak dapat diukur hanya dengan melalui laporan keuangan saja.

Laporan yang telah dikeluarkan oleh BPK sebagai sebuah Opini terhadap lembaga Negara atau daerah yang diaduitnya telah banyak kali dipublish kepada khalayak umum. Dalam era pemerintahan yang syarat akan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, banyak opini BPK yang meningkatkan atau bahkan mencoreng citra lembaga Negara atau  daerah. Opini BPK yang dapat dipublish meliputi (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opiniwajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).[8] Dengan begini, banyak para pejabat Negara maupun daerah yang belomba agar menyandang gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai status tertinggi dibidang pengelolaan keuangan.

Apabila sebuah pejabat Negara atau daerah berkompetisi menyandang gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai status yang dicari dan diidam-idamkan, maka tak heran lambat laun opini ini akan semakin transaksional. Terbukti dengan adanya pihak pemeriksa (aditor BPK) Ali Sadli yang terjerat kasus dugaan penerimaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016. Melihat kasus tersebut, opini sudah tak lagi bermakna karena birokrat berlomba untuk mendapatkannya walaupun dengan cara yang tak halal.

Melihat permasalahan diatas, banyak dari kita kerap kali mengelus dada. Pasalnya berbagai cara mulai dari kampanye anti korupsi hingga audit keuangan lembaga Negara dan daerah telah banyak kali dilakukan. Kunci utama dalam mewujdukan lembaga yang bersih dari korupsi adalah kesadaran bersama. Berangkat dari inilah, Indonesia akan makmur sejahtera karena mampu mengelola keuangan dengan progresif untuk kepentingan umat bangsa dan Negara.



[1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

[3] Detik.com, Selasa, 7 Juli 2015, Ini Mungkin Bukti Ahok, Predikat WTP dari BPK Tak Jamin Bebas Korupsi, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.40 WIB dari https://news.detik.com/berita/2962959/ini-mungkin-bukti-ahok-predikat-wtp-dari-bpk-tak-jamin-bebas-korupsi

[4]Riau.go.id, 15 Juni 2016, Pemprov Riau Kembali Mendapat WTP, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.45 WIB dari http://humas.riau.go.id/berita/2016/06/pemprov-riau-kembali-mendapat-wtp

[5] Beritasatu.com, Selasa, 22 November 2011, Auditor BPK : Ada Empat Faktor Penyebab Korupsi diakses pada tanggal http://www.beritasatu.com/hukum/18320-auditor-bpk-ada-empat-faktor-penyebab-korupsi.htm

[6] Penjelasan pasal 16 ayat 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

[7] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

[8] Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berikan Komentar Anda

Login untuk komentar

Login
  • bunga

    bunga

    22 October 2017 at 13:00:PM

    Permisi...Selamat Siang para bos ku Gabung bersama kami di www.pokerajaib.net Disini ada 7 Game Dalam 1 ID real player vs player 100% PIN BBM 2BD018EB Dibaca berita dari kami : PERMOHONAN MAAF YANG DI LAKUKAN ANIES KEPADA WARGA KOTA JAKARTA.